Andreas Okdi Desak Pengawasan Ketat Beras Premium: “Jangan Biarkan Warga Bayar Mahal untuk Kualitas Murahan!”

FAKTUALSUMSEL, PALEMBANG - Ketegasan dilontarkan Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, SE, Ak, SH, yang menyoroti maraknya peredaran beras berlabel “premium” namun kualitasnya jauh dari kata layak.

 Menurutnya, konsumen harus dilindungi dari praktik dagang yang menyesatkan, di mana beras kualitas menengah atau bahkan campuran, dijual dengan label premium demi mengejar keuntungan semata. “Perlindungan konsumen bukan hanya soal harga murah, tapi juga soal mutu. Kalau beras disebut premium, maka kualitasnya juga harus premium. Jangan tipu masyarakat,” tegas Andreas, Sabtu (26/7/2025).

 Andreas merujuk langsung pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023, yang menetapkan standar teknis untuk beras premium. Misalnya, butir patah maksimal 15 persen, kadar air tak lebih dari 14 persen, dan derajat sosoh minimal 95 persen. Butir menir dan benda asing? Harus nyaris nihil!

 Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa aturan SNI 6128:2020 mempertegas batasan mutu untuk beras premium, baik yang organik maupun nonorganik, terutama soal kadar butir kapur dan benda asing yang semakin ketat.

 Menanggapi praktik pencampuran beras, Andreas memberikan pemahaman yang jernih. Menurutnya, mencampur beras utuh dengan butir patah asal masih dalam batas maksimal yang ditetapkan bukanlah pelanggaran. “Itu masih sesuai standar. Tapi kalau beras medium dijual sebagai premium, itu jelas melanggar. Itu bukan bisnis, itu penipuan publik,” tukasnya.

 Praktik semacam ini, menurut Andreas, jika dibiarkan akan menimbulkan ketidakadilan dalam perdagangan pangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Oleh karena itu, ia mendesak Dinas Perdagangan Kota Palembang, Satgas Pangan, hingga aparat pengawas pasar agar turun langsung ke lapangan. Inspeksi rutin dan pengambilan sampel beras harus dilakukan baik di pasar tradisional maupun ritel modern.

 “Jangan sampai warga bayar mahal untuk kualitas yang seharusnya medium. Ini bukan soal selisih harga saja, tapi menyangkut keadilan dan kejujuran dalam rantai niaga,” pungkasnya.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan, Andreas berharap masyarakat Palembang bisa benar-benar mendapatkan haknya sebagai konsumen, tanpa perlu dirugikan oleh pelabelan menyesatkan. (Fdl)