Pemprov Sumsel Janjikan Perbaikan Jalan Provinsi Muba - Pali Direalisasikan Tahun 2025

FAKTUALSUMSEL – Kondisi jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menjadi perhatian dalam rapat bersama DPRD Sumsel. Jalan sepanjang kurang lebih 29 kilometer itu kini berada dalam kondisi rusak parah dan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas.

Anggota DPRD Sumsel dari Dapil IX Kabupaten Muba, Andi Rizkiyansyah, menyuarakan keluhan dan aspirasi warga terkait jalan tersebut dalam paripurna LKPJ Gubernur kemarin (14/4/2025).  Ia menyebut bahwa kerusakan jalan bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Jalan itu sekarang sudah sangat memprihatinkan, tidak layak lagi untuk dilalui. Ini jalan provinsi, bukan jalan desa. Kami masyarakat Muba memohon dengan sangat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti kondisi ini," ujar Andi dalam rapat tersebut.

Tak hanya soal infrastruktur jalan, Andi juga membawa persoalan lain terkait migrasi pelanggan PT MAP ke PLN. Ia meminta agar biaya pemasangan KWH meter baru bagi sekitar 54.000 pelanggan tidak dibebankan kepada masyarakat. Andi berharap KWH tersebut fapat dibebankan dalam APBD

"Sebelumnya Pak Gubernur telah memberikan surat dukungan untuk menjamin pembiayaan tersebut. Harapan kami, ini bisa dibantu lewat APBD Provinsi. Jangan sampai masyarakat kecil dibebani biaya besar," tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang memberikan respons langsung. Ia membenarkan bahwa kondisi jalan yang disebutkan memang sering tergenang air dan telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi.

"Jalan itu memang rusak dan sering tergenang air. Saya sudah laporkan ke Pak Gubernur, dan Insya Allah, tahun 2025 jalan tersebut akan direalisasikan pembangunannya," ungkap Cik Ujang. Terkait dengan persoalan pemasangan meteran listrik, Cik Ujang juga memastikan bahwa pembahasan sudah dilakukan bersama pihak terkait.

"Untuk KWH meteran, kami sudah membahas bersama ESDM dan pihak-pihak terkait termasuk soal nomor kartu pekerja masyarakat. Kita ingin masyarakat tidak terbebani," tambahnya. Dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Wakil Gubernur, masyarakat Muba dan PALI kini berharap janji tersebut benar-benar diwujudkan pada tahun 2025, demi peningkatan kualitas hidup dan konektivitas antarwilayah. (Pdr)