- by FAKTUALSUMSEL.COM
- May, 16, 2025 01:16
FAKTUALSUMSEL – Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, siang kemarin (15/5), melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Penyediaan Lahan SPPG dalam rangka Mewujudkan Program MBG antara Kepala Badan Gizi Nasional dengan Bupati/Wali Kota Se-Sumatera Selatan. MoU ini sendiri ditandatangani diruang paripurna DPRD Provinsi Sumsel bersama dengan ketua BMG Pusat, Dadan Hindayana serta disaksikan ribuan pasang mata.
Dalam wawancara usai melaksanakan MoU, Ketua BGN Dadan HIndayana, mengatakan Sumatera Selatan ini diperlukan sebanyak 965 satuan pelayanan pengelola gizi. Dan masing-masing satuan pelayanan melayani 3.000 siswa sekolah untuk daerah yang padat. Sedangkan daerah terpencil diatur jumlahnya. “Jadi dengan jumlah seperti itu, uang BGN kalau sudah pelaksanaan secara serempak kurang lebih Rp 10 triliun akan masuk ke Sumatera Selatan,” ujarnya.
Yang mendpatkan manfaat antara lain, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari TK sampai SMA, pesantren dan sekolah keagamaan lainnya. “jadi daerah-daerah, yang memeang menerima manfaat itulah satuan pelayanan akan berdiri,” katanya.
Anggaran yang disiapkan oleh BGN pusat untuk satu satuan pelayanan kurang lebih Rp 10 miliar setahun. “jadi kalau ada 965, satuan pelayanan maka dapat dipastikan hamper Rp 9,65 Triliun, mendekati 10 triliun setiap tahunnya. Untuk evaluasi Makan Bergizi Gratis (BMG) di Sumsel sendiri sejauh ini menurut Dadan, masih ada 65 satuan pelayanan. Sehingga masih dibutuhkan sangat banyak satuan pelayanan,” ujarnya.
Dia juga berharap dipercepat satuan pelayannya diperbanyak, mengingat saat ini baru mencapai 10 persen dari target MBG di Sumsel. “Kita ingin lebih cepat saja, kerjanya di Sumsel.
Terkait dengan adanya keracunan di PALI, Dadan, mengatakan karena bahan bakunya perlu dievaluasi. “Kemarin ada bahan baku, yang menimbulkan gangguan pencernaan dan ini akan kita evaluasi lebih lanjut agar kedepan bahan baku yang dipilih lebih segar,” jelasnya.
Dia berharap pemilik Yayasan yang mengisi makanan MBG kesetiap sekolah agar menjaga standar dan prosedurnya, mulai dari pemilihan bahan baku yang baik. Waktu pemasakan yang lebih singkat, delivery yang tepat waktu dan uji organolabtik sebelum dibagikan. “Yang jelas di Pali sudah kita panggil dan harus kita stop dulu supaya, terjdi penyesuaian standar prosedur,” paparnya. Terakhir dikatakan Dadan, setelah semua dinilai memenuhi sarat akan dilanjutkan. “Dan sementara saat ini masih kita bekukan,” demikian Dadan. (Pdr)