Ketua Komisi II DPRD Sumsel Soroti Anjloknya Harga Gabah dan Rendahnya Daya Serap BULOG

FAKTUALSUMSEL- Musim panen yang seharusnya menjadi momen kegembiraan bagi para petani justru berubah menjadi keprihatinan di Sumatera Selatan (Sumsel). Anjloknya harga gabah yang tidak sebanding dengan biaya produksi serta rendahnya daya serap Perum BULOG semakin memperparah kondisi perekonomian petani di daerah ini. Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Ayu Nur Suri, SE., MM., dengan tegas menyoroti permasalahan ini dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada Kamis (20/03/25), lalu.

Kunker ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilakukan DPRD Sumsel bersama BULOG dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada 4 Maret 2025 lalu. Dalam kunjungan ini, turut hadir perwakilan dari BULOG Sumsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hortikultura Sumsel, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, Disperindag Sumsel, serta berbagai OPD terkait di OKI, tim jemput gabah, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil peninjauan di lapangan mengungkap fakta pahit: harga jual gabah di Lempuing masih jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Faktanya, petani hanya mampu menjual gabahnya dengan harga berkisar antara Rp5.400 hingga Rp6.100 per kilogram.

"Kondisi ini sangat merugikan petani. Mereka bekerja keras, tetapi hasil panennya dihargai rendah. Padahal, biaya produksi seperti pupuk, pestisida, dan tenaga kerja terus meningkat," ungkap salah satu perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) saat berdiskusi dengan Komisi II DPRD Sumsel. Selain harga yang rendah, keterbatasan daya serap BULOG menjadi persoalan serius lainnya. BULOG saat ini hanya menerima dua truk gabah per hari karena keterbatasan kapasitas penyimpanan dan fasilitas penggilingan.

"Kalau hanya dua truk per hari, bagaimana dengan ratusan ton gabah yang harus segera dijual? Petani tidak bisa menunggu terlalu lama karena gabah harus segera digiling dan dijual. Ini harus segera dicarikan solusinya oleh BULOG," tegas Ayu Nur Suri. Sebagai langkah strategis, Ayu meminta agar BULOG memperluas kerja sama dengan pihak ketiga dalam menyiapkan gudang cadangan dan meningkatkan daya tampung. Ia juga mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang sistem penyerapan hasil panen agar petani tidak terus-menerus mengalami kerugian setiap musim panen tiba.

Permasalahan lain yang mencuat dalam kunjungan ini adalah keterbatasan ketersediaan benih padi lokal. Berdasarkan laporan petani, lebih dari 60% benih yang digunakan berasal dari Provinsi Lampung dan daerah lain, bahkan sebagian harus dibeli secara online karena stok benih lokal di Sumsel tidak mencukupi. "Ini ironis. Sumsel memiliki lahan sawah seluas 519.484 hektare, tetapi petani kesulitan mendapatkan benih lokal. Ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan slogan, harus ada dukungan nyata dalam ketersediaan benih," ujar Ayu. Sebagai solusi jangka panjang, Ayu mendorong BULOG untuk segera membangun unit penggilingan padi (rice milling) di kabupaten-kabupaten penghasil padi di Sumsel. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya serap gabah petani, tetapi juga sejalan dengan program cetak sawah baru seluas 150.000 hektare yang sedang dicanangkan di Sumsel.

Agar petani mendapatkan keadilan dan kepastian harga, Ayu Nur Suri menekankan perlunya kebijakan pertanian yang lebih berpihak pada petani. Ia meminta Pemprov Sumsel untuk segera memberikan skema bantuan modal lunak kepada petani dan gapoktan, khususnya saat musim tanam dan panen. Bantuan ini mencakup penyediaan benih yang lebih terjangkau, distribusi pupuk subsidi yang merata, serta kemudahan akses terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan). "Kami juga meminta Gubernur Sumsel menerbitkan kebijakan pertanian yang jelas dan konkret, memastikan harga gabah sesuai HPP, mendukung BULOG dalam menyerap gabah lebih banyak, serta menjamin ketersediaan benih padi lokal yang ditangkar di Sumsel. Ini langkah penting agar petani kita tidak terus-menerus dirugikan," pungkas Ayu.

Komisi II DPRD Sumsel berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini, memastikan kebijakan pertanian di Sumsel benar-benar menguntungkan petani, serta mengawasi BULOG dalam pengelolaan stok dan harga pangan agar kesejahteraan petani dapat terwujud. Dengan upaya bersama antara pemerintah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan sektor pertanian di Sumsel dapat berkembang lebih baik, memberikan kesejahteraan bagi para petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.(Fdl)