Cendera Mata DPRD Rp2,7 Miliar, Wali Kota: Kita Evaluasi dan Harus Tepat Sasaran ke Depan

 FAKTUALSUMSEL, PALEMBANG - Wali Kota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat, angkat bicara terkait viralnya berita mengenai anggaran cendera mata DPRD Kota Lubuklinggau yang mencapai angka fantastis, yakni Rp2,7 miliar. Rachmat atau yang biasa disapa Yopi, menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan tahun lalu dan sudah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi itu merupakan pembahasan tahun kemarin, salah satu kegiatan reses mereka. Tetapi sudah ada yang diaudit oleh BPK, dan itu juga sudah menjadi temuan. Hasil audit akan menjadi bahan evaluasi ke depan," ujarnya, usai mengikuti acara penandatanganan kesepakatan Bersama antara pemerintah Provinsi Sumsel, dengan pengadilan tinggi agama Palembang serta perjanjian Kerjasama Bupati/Walikota se Sumsel dengan pengadilan Tinggi Agama, tentang sinergitas penguatan kapasitas dan sinkronisasi serta koordinasi dalam pencegahan perkawinan anak, hak asuh anak dan hak Perempuan setelah perceraian di Griya Agung Palembang, Selasa (22/7/2025).

Menurut Rachmat, pemerintah daerah akan terus memperketat perencanaan anggaran agar lebih tepat sasaran. Ia menilai setiap pengeluaran daerah harus benar-benar memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. "Yang jelas ke depan apa yang kita anggarkan harus tepat sasaran," tegasnya singkat. Pernyataan ini seakan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau memang mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pengadaan suvenir atau cendera mata pada tahun anggaran 2025. Total pagu anggaran mencapai Rp2,7 miliar yang bersumber dari APBD. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan paket penyediaan melalui metode pengadaan langsung.

Suvenir tersebut ditujukan kepada tamu-tamu atau mitra DPRD Kota Lubuklinggau yang melakukan kunjungan atau menerima kunjungan sepanjang tahun 2025. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pengadaan suvenir di Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau yang hanya mencapai Rp127,5 juta. Perbandingan ini memicu pertanyaan publik mengenai prioritas pengeluaran DPRD.

Pengadaan cendera mata bagi tamu-tamu Pemerintah Kota Lubuklinggau sendiri terbagi dalam tiga paket, yaitu Rp.100 juta, Rp5 juta, dan Rp22,5 juta. Total pagu anggarannya sebesar Rp127,5 juta, dengan metode pemilihan melalui e-Purchasing. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengadaan dari Sekretariat Daerah jauh lebih rendah dibandingkan dengan DPRD.

Sementara itu, pengadaan cendera mata di Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau hanya terdiri dari satu paket dengan metode pengadaan langsung, namun dengan total anggaran yang sangat besar, yakni Rp2,7 miliar. Fakta ini menjadi sorotan publik dan menuai kritik karena dinilai terlalu berlebihan.

Kasus ini, menurutnya diharapkan menjadi pelajaran agar ke depan penganggaran di DPRD Kota Lubuklinggau dapat lebih efisien dan bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat. Rachmat Hidayat memastikan bahwa hasil audit BPK akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan anggaran di masa mendatang, terutama dalam memastikan setiap rupiah dari APBD dipergunakan dengan sebaik-baiknya.(Fdl)