Asosiasi Angkutan Batubara Bakal Bangun Kembali Jembatan Muara Lawai

FAKTUALSUMSEL, PALEMBANG – Pemerintah provinsi Sumatera Selatan, Kamis petang (17/7/2025) menggelar rapat koordinasi penting menyikapi robohnya Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, H Edward Chandra, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Ari Narsa, S.Sos., M.Si., sejumlah kepala OPD terkait, serta perwakilan dari asosiasi perusahaan angkutan batubara.

Dalam rapat tersebut, Sekda Edward Chandra menegaskan bahwa pembahasan difokuskan pada perencanaan pembangunan kembali jembatan yang menjadi akses vital warga. “Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) sudah merencanakan proses ini, dan estimasinya perencanaan rampung pada Oktober 2025. Kita juga mengundang asosiasi angkutan batubara untuk membicarakan kontribusi mereka,” ujarnya.

Edward menambahkan, Gubernur Sumsel telah memberi arahan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab ikut mengganti jembatan tersebut. “Arahan Gubernur jelas, mereka harus mengganti. Tetapi angkanya harus masuk dalam perencanaan terlebih dahulu. Setelah selesai dihitung, angka ini akan kita bawa ke asosiasi. Secara komitmen, mereka siap membangun kembali Jembatan Muara Lawai,” tegasnya.

Meski begitu, Edward menekankan angka pasti biaya pembangunan belum diketahui karena masih dalam tahap penghitungan. “Yang kita bahas saat ini adalah perencanaannya. Kita juga dorong agar kesadaran pengguna jalan meningkat. Ada aturan tonase, kapasitas jembatan, itu harus dipatuhi. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” tambahnya.

Sementara itu, terkait keresahan warga wilayah Tanjung Api-api yang juga was-ws jembatan mereka bakal roboh karena banyak dilalui truk bertonase melebihi kapastias yakni ODOL. Edward mengatakan pentingnya pengawasan dari semua pihak. “Pengawasan harus diperkuat, baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, maupun pemerintah kabupaten. Kita harus memastikan aturan tonase diterapkan,” kata Edward.

Selain itu, Sekda mengingatkan soal kendaraan berpelat luar yang kerap melintas di jalur tersebut. “Sudah kita himbau agar plat luar dimutasi ke daerah kita. Kami minta Bapenda jemput bola agar proses ini berjalan cepat. Semua pihak harus tertib, demi keselamatan bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, warga Gasing kabupaten Banyuasin, juga mlai was-was. Menurut salah satu warga setempat, Daeng, kondisi jembatan celah di bagian sambungan sudah mulai renggang, ini memicu kekhawatiran warga akan keselamatan pengguna jalan. Dia berharap Gubernur Sumsel dan Bupati Banyuasin segera mengambil langkah cepat sebelum terjadi insiden fatal.

Jembatan ini menjadi akses vital bagi berbagai daerah, termasuk permukiman Bali, Bugis, dan Dusun, yang kini disebut warga sudah tidak layak lagi untuk dilalui kendaraan bertonase besar. “Ini jalan utama kami, tapi kondisinya sudah mengkhawatirkan,” keluh Daeng, warga setempat.

Menurutnya, masalah terbesar adalah muatan truk yang melebihi batas tonase (ODOL). Menurut warga, ada truk yang membawa beban hingga 60 ton, belum termasuk bobot kendaraan itu sendiri. “Kalau ini dibiarkan, kita bisa mengalami nasib seperti Jembatan Muara Lawai yang ambrol,” ujar Daeng.

Senada, Andi, tokoh masyarakat Bugis di wilayah Tanjung Api-Api, mendesak pemerintah menghentikan truk ODOL (Over Dimension Over Loading) yang melintas di jalur ini. “Harus ada sosialisasi dan penindakan tegas. Kalau tidak, jembatan bisa roboh dan menelan korban,” tegasnya. (Fdl)