Curhatan Gubernur Sumsel Dalam Pelantikan Kepala BPKP Baru, Berharap Bisa Mencari Solusi

FAKTUALSUMSEL, PALEMBANG – Dalam acara pelantikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan, Supriyadi. SE. MM. M.IP, Selasa (24/6/2025), di Griya Agung Palembang, menjadi tempat curahan hati ketika Gubernur Sumsel, Herman Deru. Orang nomor satu itu alam sambutannya, tidak menyampaikan yang bersifat formal semanta, tapi harapan besar. Dihadiri pejabat tinggi dari berbagai institusi vertikal seperti ddari Kodam II Sriwijaya, Polda Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, Kajati hingga Kepala Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, acara ini sekaligus menjadi pengaktualisasi atau harapan Gubernur Deru tentang berbagai tantangan dan mimpi Sumatera Selatan ke depan.

"Saya merasa kehilangan ketika para mitra kerja terbaik kita satu per satu. Seperti sekarang Sofyan Antonius harus 'dipromosikan' ke Jakarta. Artinya mereka memang dinilai layak berada dekat dengan pusat kekuasaan. Tapi jujur, saya jadi khawatir kehilangan rekan-rekan terbaik di daerah," ujar Deru, menyampaikan jika dia kehilangan sahabat dalam hal ini kepala BPKP yang lama, Sofyan Antonius. Dalam sambutannya, Herman Deru juga menyambut hangat kepala BPKP yang baru Supriyadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumsel yang baru. "Selamat datang di kampung halaman, Pak Supriyadi. Meskipun kelahiran Sleman, tapi di Sumsel juga ada banyak desa yang namanya Sleman. Jadi, anggap saja ini pulang kampung," katanya.

Usai penyampaikan ucapan selamat, Herman Deru menyampaikan kondisi riil Sumsel saat ini. Ia memaparkan tantangan pembangunan yang belum selesai, mulai dari produktivitas pertanian yang harus meningkat, lahan cetak sawah yang harus dikejar 25 persen, hingga impian besar membangun pelabuhan samudera di Tanjung Carat yang tak kunjung terealisasi sejak era Gubernur tahun 60-an. "Sungai Musi mendangkal, arus perdagangan terganggu, bahkan kapal Pertamina berbobot 20 ribu ton hanya bisa membawa 8 ribu karena kandas. Ini membuat kita kalah saing dengan daerah lain. Kami mohon BPKP menjadi mediator dalam mempercepat realisasi pelabuhan samudera ini," tegasnya.

Deru juga menyinggung peliknya transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat ke daerah yang sering terlambat. Ia menyatakan bahwa keterlambatan ini amat menyulitkan kabupaten/kota dalam mengelola anggaran mereka. "Jakarta dapat banyak, kita hanya dapat polusi dan kebun. Head office perusahaan besar ada di sana, tapi kita yang kena dampak lingkungan. Sudah kami sampaikan ke Menteri Keuangan, agar NPWP perusahaan itu didasarkan pada lokasi usahanya, bukan kantor pusat," ungkap Deru.

Ia juga menyoroti masalah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota. "Saat ini hanya 25% pemilik kendaraan yang taat bayar pajak. Apalagi UU 1992 membuat Dishub tidak bisa menilang dan bus angkutan tak wajib uji Keur. Kita butuh ketegasan, butuh personel polisi lebih banyak," keluhnya.

Isu over dimension over load (ODOL) juga tak luput dari perhatian Deru. Ia mengaku sudah berinisiatif membawa timbangan portabel ke lapangan karena kerusakan jalan makin parah akibat muatan berlebih. "Kami minta solusi konkret dari pusat. Jangan sampai daerah hanya jadi korban," serunya.

Di akhir sambutan, Herman Deru menegaskan pentingnya sinergi antara semua pihak, baik vertikal maupun horizontal, untuk membangun Sumsel secara menyeluruh. "Saya harap BPKP hadir bukan sekadar sebagai pengawas, tapi sebagai mitra pembangunan. Karena kita semua sedang berjuang, bukan hanya mengejar angka, tapi memperjuangkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.(Fdl)